9 Mei 2008 – 11:39 WIB
Hervin Saputra
VHRmedia.com, Jakarta – Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta berdemonstrasi menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Dalam aksi di Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) di Jakarta, Kamis (8/5), para mahasiswa menyatakan kecewa atas sikap pemerintah yang tidak memperhatikan kondisi ekonomi rakyat.
Juru bicara aksi Didik Triyana Hadi mengatakan, ekonomi rakyat akan semakin terbebani karena kenaikan harga BBM memicu kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. “Sebelum kenaikan harga BBM saja rakyat hidup miskin, apalagi setelah BBM naik.”
Demonstran yang berasal dari Universitas Moestopo, Universitas Mpu Tantular, Universitas Muhamadiyah Prof Dr HAMKA, dan Bina Sarana Informatika itu menuntut pemerintah menurunkan harga bahan pokok, menaikkan upah pekerja, membuka lapangan pekerjaan, serta pendidikan dan kesehatan gratis bagi rakyat.
Sempat terjadi kericuhan ketika polisi menyita ban yang hendak dibakar mahasiswa. Namun tidak terjadi baku hantam dan mahasiswa tetap membakar ban yang tersisa dan menggulirkannya ke jalan di depan kampus Moestopo. Polisi langsung memadamkan api dan menyingkirkan ban ke pinggir jalan.
Tindakan polisi tersebut dikecam peserta aksi. Ega, mahasiswa Bina Sarana Informatika, menyatakan aksi pembakaran ban merupakan bentuk ekpresi kekecewaan mahasiswa terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM. “Kita bakar ban untuk menyentil pemerintah,” ujarnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan akan menaikkan harga BBM sebesar 30%. Pemerintah beralasan langkah menaikkan harga BBM ditempuh untuk menyesuaikan kenaikan harga minyak dunia.
Pada tahun 2005 pemerintahan Presiden Yudhoyono menaikkan harga BBM dan berjanji tidak akan menaikkan harga minyak lagi. Yudhoyono menyatakan kenaikan BBM adalah pilihan terakhir untuk mengatasi krisis.
Rencana pemerintah menaikkan harga BBM mengundang kritik beberapa ekonom independen. Ichsanuddin Noorsy, ekonom Tim Indonesia Bangkit, menyatakan pemerintah masih memiliki opsi lain seperti memperbaiki tata niaga minyak dan gas serta menghentikan transaksi minyak melalui trader, ketimbang menikkan harga BBM. “Kenapa (transaksi minyak) tidak dari pemerintah ke pemerintah?” ujarnya. (E1)
